Jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membangun zona bebas korupsi di lingkungan militer. TNI bertekad lebih profesional, militan, solid dan lebih dicintai rakyat.
Untuk mewujudkan itu, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, melakukan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan TNI, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (11/8).
Ketua KPK Abraham Samad usai prosesi mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah TNI agar bebas dari korupsi. "Ini merupakan langkah baru. KPK sangat apresiasi dengan langkah Panglima TNI dalam hal ini," katanya.
Abraham menjelaskan, peran KPK dalam hal ini berupa supervisi dan koordinasi dengan pihak TNI. Terutama dalam pengelolaan menajemen agar bisa berjalan sebagaimana mestinya termasuk membangun sistem yang bisa menutup pos yang berpotensi terjadi kebocoran.
Untuk antisipasi kebocoran itu, mengingat minimnya kewenangan KPK untuk memproses kasus korupsi di tubuh TNI, Abraham menyampaikan pentingnya jajaran TNI untuk menyampaikankan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). “Sekarang kami ingin mulai dari pangkat letkol juga melaporkan. Ini penting,“ jelasnya.
Sementara itu, PanglimaTNI dalam sambutannya mengatakan, pencanangan Pembangunan Zona Integritas Bebas Korupsi menjadi penguatan TNI dan segenap prajurit untuk bekerja dan melaksanakan tugas di dalam sistem yang telah dibangun di atas Moral dan Etika Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
"Penguatan tersebut menjadi penting untuk menghindar dari perilaku koruptif terhadap sistem, moral dan etika, yang merugikan,” katanya.
(Humas)
sumber : http://kpk.go.id/
Posting Komentar